RUMORED BUZZ ON REFORMASI INTELIJEN

Rumored Buzz on reformasi intelijen

Rumored Buzz on reformasi intelijen

Blog Article

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

Remaining radical groups: those who have a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;

Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.

Adat Legislation: Adat Legislation (hukum adat or adat recht) is often a list of community and common rules and dispute resolution techniques in lots of aspects of Indonesia. As a result, there is not any united Adat Law for The full Indonesian individuals. A Dutch authorized scholar, Van Vollenhoven classified Adat Law into 23 subdivisions based upon a mix of location and ethnicity. Its sources are unwritten legal guidelines evolving from and managed by legal recognition of the people today.

Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.

Japanese Period Propelled by acquisitive motive for war provides the Japanese entered Indonesia comparatively simple because of their power to slot in Using the political pattern of some time. Introducing on their own as “the chief, protector, gentle of Asia” and “older brother”, the Japanese’s true legacy was the generation of chances for indigenous Indonesians to get involved in politics, administration, and the navy.

. Intelligence companies must abandon the outdated paradigm in understanding threats and pay shut awareness to new troubles which include world wide terrorism.

(Strategic Intelligence Company, BAIS) and constructed a global community by controlling defense attaches in Indonesia’s Embassies. With big budget assist and a powerful network at home and overseas, BAIS sooner or later turned the intelligence company that stood out and outperformed other companies.[23]

The structure of your guerrilla warfare while in the submit-1945 independence war, which divided the territory of Indonesia into military command parts, was adopted like a manifestation of Nasution’s “Center way” strategy to satisfy the military desires of ‘eradicating’ the PKI and Keeping political Manage being a form of Dwifungsi ABRI

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Indonesia have to do something to guidance Palestine from the brazen state, Israel. It's not plenty of by political gimmick

Pada masa Orde Baca selengkapnya Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.

Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang simbolis dengan yang substansialis. Hal ini bisa dibuktikan dengan Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik menjadi tiga mainstream politik, yakni social demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) merupakan keberhasilan Soeharto yang harus diacungi jempol. Bila tiga mainstream politik itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, saya sangat meyakini bahwa partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam akan berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam.

Report this page